Karkata'80 anak Bugisnya Sinjai

UNTUK SIAPAKAH POTONGAN-2 ITU

2009-05-17T21:52:00.005+07:00

Alhamdulillah, rezeki jika kita seorang PNS, apalagi rejeki di BPN RI lumayan melimpah. Dikarenakan banyaknya Program BPN RI yang Pemerintah setujuin untuk diselenggarakan. Diantaranya P4T (Pengaturan Pemilikan, Penguasaan, dan Pemanfaatan Tanah), PPAN (Program Pembaruan Agraria Nasional) yang sering disamakan dengan Redistribusi Tanah Pertanian.

Lihatlah disitus Kota Payakumbuh, "Kanwil Sumbar kucurkan dana P4T senilai 2,4 Milyar ke Kab. Payakumbuh". Bayangkan, ini 1 kabupaten, bayangin jika di Prov. Sulawesi Tengah terdiri dari 1 Kota dan 9 Kabupaten, artinya Hampir 30 Milyar Pemerintah kucurkan dana untuk program itu.

Seandainya Kantah Kota Palu juga menerima 2,4 Milyar untuk Program P4T, maka tiap bidangnya yang di tahun ini sebanyak 5.000 bidang sebesar Rp. 480.000, jika kemudian 2,4 milyar itu untuk 5 kelurahan, maka tiap 1 kelurahan mendapatkan jatah Rp. 480.000.000. Sungguh nilai yang fantastis.

Kemudian, berapa sih petugas P4T dalam 1 kelurahan, soal rejeki yang didapat kita ga mungkin membagi rata, karena tiap petugas beda nilainya yang didapat, tergantung jabatan yang dipegang dan tugas serta tanggung jawabnya untuk nyukseskan program itu.

Seorang Petugas Ukur yang dipercayakan ngukur 1000 bidang + ngukur kerangka poligon (entah pake TDT atau tidak, karena POnya ga terlihat/terbaca) menandatangani Kuitansi sebesar Rp. 78 juta. Emang kaya mendadak, udah bisa beli cash BTN tipe 36, atau beli motor shogun biar ngga terlambat lagi ngantor, ato mungkin alat ukur yg lagi ngetrend skrg ini, dan lain-lain.

Tapi tunggu dulu Pembaca yang budiman, yang diterima cuma 15 juta, itupun bayarnya nyicil dan lebih parah lagi, saat nyerahkan hasilnya, "kemarin salah hitung, jadi masih ada potongan untuk Pengukuran Poligon". Kok ga teliti amat sih bendaharanya, apalagi bendaharanya kayaknya ada 2 orang yang tanda tangan.

Lupakanlah potongan di cicilan itu, kita kembali ke nilai 78jt menjadi 15jt, kemana 63jt?

Padahal kita salut ma Bapak Kepala BPN RI, klo ga salah beliau pernah ngatakan yang intinya, jika seorang Pejabat BPN Pusat datang berkunjung, jangan diistimewakan, jangan dibayarkan penginapan dan makannya, karena Pejabat itu telah dibekali SPPD dengan perhitungan yang cermat yang ditanggung oleh Pemerintah. Toh klo dibayarkan, kasian, mending itu buat istri dan anak dirumah.

Nah klo Pejabat yang dari Pusat saja diminta diperlakukan demikian, apalagi klo cuma Pejabat yang di Provinsi dan Kota/Kabupaten. Trus kemana donk yang 63jt itu.

Bapak yang bertugas di KPK yang terhormat dan mulia, sebelum kami diperiksa akan 63 juta itu, kami tidak ada maksud untuk membantu seseorang memperkaya diri sendiri, kami tidak ada maksud untuk membantu seseorang menjadi Korupsi bahkan melindunginya. Kami hanya semata-mata karena loyal tetapi dongkol, karena jiwa dan nurani kami seolah diperdaya.

ADAKAH PERUBAHAN BARU DI BPN R.I.

2008-09-03T06:53:00.004+07:00

Setelah 4 tahun lamanya menempuh pendidikan khusus di STPN, kini saatnya kembali ke tempat kerja untuk mengabdikan diri ke masyarakat (insyaAllah). Tanggal 30 Agustus 2008, sebanyak 76 Pegawai di lingkungan BPN R.I. kembali ke kantor pertanahan dimana ia bertugas sebelumnya.

Mereka kembali bertugas dengan membawa angin segar buat kantor masing-masing, didirinya terdapat ide-ide cemerlang yang akan menambah baik citra BPN R.I., didirinya pula terdapat jiwa-jiwa muda sebagai pembaharu keagrariaan.

Mengapa demikian? Saya yakin Almamater STPN D.IV Pertanahan Angkatan Ke-13, Jurusan Manajemen Pertanahan dan Jurusan Perpetaan yang kini menyandang gelar Sarjana Sains Terapan Pertanahan (SST) sebagai alumni terbaik. Terbaik karena dieranya berbagai program pendidikan baru di STPN diujicobakan, kini mereka telah melaluinya dengan baik dan berhasil, serta membawa penyempurnaan untuk diterapkan di angkatan berikutnya. Dieranya pula komunikasi antar perguruan pendidikan tinggi dimulai.

Kembali saya meyakinkan buat rekan-rekan, bahwa kita akan kembali melayani masyarakat dengan semangat tinggi dan cara kerja yang praktis, profesional, dan terarah pada tujuan "TANAH UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT".

Dimanakah Letak Mutu suatu Pendidikan

2008-07-09T05:20:00.002+07:00

Usai sudah perhelatan panjang bagi mereka yang duduk di bangku SMU, SLTP, SD dan yang sederajat. Mereka mengakhiri pendidikan disana dengan ujian yang hanya dilaksanakan oleh beberapa hari. Dibandingkan dengan menimba ilmu paling tidak selama 3 (tiga) tahun lamanya, ditentukan dengan ujian yang dikatakan dengan UAN.

Banyak suka cita yang muncul, yang lulus umumnya dirayakan dengan hura-hura, mencorat-coret baju, konvoi, bahkan mengganggu fasilitas umum yang seharusnya mereka menghargai itu karena semuanya adalah milik orangtua mereka. Bagi mereka yang tidak lulus, pelariannya adalah sedih bahkan menghujat "mengapa pendidikan 3 tahun lamanya, hanya dinilai berdasarkan hasil UAN, tidak adil.....!". Mereka berkata begitu karena prestasi di sekolah tidak didapatkan.

Tengoklah mereka yang tidak berhasil melalui UAN dengan menggembirakan, mengapa mereka demikian?

tidak cerdaskah mereka?
seringkah meninggalkan pelajaran di sekolah alias bolos?
salah pergaulankah mereka?
pas-pasankah IQ mereka?
melanggarkah mereka?
ulah tenaga pengajar kah karena faktor yang tidak wajar?

Mereka tidak boleh disalahkan dengan hanya melihat profil mereka, pendidikan seseorang juga berpengaruh pada mutu pendidikan yang diemban oleh sekolah mereka. Mulai dari tahap penerimaan siswa, metode pengajaran, guru/dosen pengajar, sarana pendidikan, dll.

Misalnya dalam tahap penerimaan, bersyukurlah bagi mereka yang berhasil lulus dengan nilai baik, kepuasan terletak pada siswa itu sendiri karena pembuktian kemampuan yang dimilikinya dan kepuasaan bahkan kebanggaan dari sekolah karena memiliki siswa yang cerdas. Tetapi ada juga yang berhasil lulus dengan nilai yang tidak baik, mereka berhasil karena berbagai faktor kecurangan.

Kesimpulannya, sekolah atau lembaga pendidikan lainnya yang banyak memiliki siswa "perpanjangan studi" alias tidak lulus, tengoklah kembali sistem penerimaan calon siswa, tidak boleh ada kecurangan jika mutu sekolah ingin dicapai, tidak ada lagi faktor kekeluargaan, faktor duit, faktor anak pejabat, dan faktor lain yang akan semakin memperpuruk citra sekolah.

JIKA INGIN MEMILIKI SISWA YANG BERINTELEKTUAL TINGGI, MULAILAH PADA SISTEM PENERIMAANNYA, PENILAIAN MEREKA HANYA OLEH ORANG-ORANG YANG MEMILIKI INTELEKTUAL TINGGI.

Kemanakah Hak Kami, Kembalikah ke Negara atau Mereka Menghalalkannya

2008-05-12T09:30:00.003+07:00

Siapapun pasti mengharapkan imbalan, entah itu imbalan amal kehidupan di akhirat, imbalan penghormatan, imbalan jasa, dan berbagai macam imbalan dari hasil jerih payah yang dilakukan seseorang.

Jika anda seorang buruh, maka anda mungkin pernah ikut demonstrasi bersama teman-teman anda di jalanan tiada lain untuk menuntut kehidupan yang lebih layak untuk anda. Jika anda seorang dengan status Pegawai Negeri Sipil, secara rutin anda akan mendapatkan GAJI yang akan dibayarkan tiap tanggal 1.

Kedua pekerja di atas bekerja selain untuk mengabdi untuk negara, bangsa, dan negara juga bekerja untuk menyambung kehidupannya baik untuk dirinya sendiri bahkan untuk keluarganya. Mereka harus mengerti ini, bahwa saya ini bekerja sama dengan atasan saya dan boss besar saya di kota besar nun jauh disana, "bekerja untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik".

Tapi gimana, bila kerja keras yang kita persembahkan, tiada imbalan yang didapatkan, padahal sudah jelas ada GAJI yang tiap bulannya harusnya diterima. Mereka membelenggunya dengan alasan yang tidak jelas.

Saya tau bahwa Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) sudah menbayarkan GAJI setiap PNS jauh hari sebelum tanggal 1 kepada Bendaharawan Gaji di seluruh Lembaga Negara baik Departemen maupun non Departemen (di antaranya BPN), kemudian Bendaharawan Gaji kembali melapor ke KPKN atas pembayaran GAJI setiap PNS minimal 1 minggu setelah tanggal pembayaran GAJI ke PNS.

Kemudian saya bertanya kepada KPKN, apakah Pembayaran Gaji saya yang tidak terbayarkan sudah diterima laporannya, sudah seperempat tahun di 2008 ini, HAK itu entah kemana.

Saya tetap berharap kepada Negara, kami bekerja bukan hanya berdasarkan kebijakan yang telah ada yang tertuang dalam bentuk peraturan perundangan, tetapi saya bekerja juga untuk menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan sosial.

Jikalau saya telah melanggar aturan kebijakan itu, lihatlah dari sisi kemanusiaan dan sosial, toh intinya "pekerjaan ini adalah pengabdian kepada masyarakat dan negara"............

Mana Bisa Maju, Klo Orang Tua Menyusahkan Anaknya

2008-04-24T11:37:00.003+07:00

Sangat disayangkan, bilamana era sekarang ini, orang tua belum mensejahterakan anaknya sendiri, janganlah bermimpi untuk mensejahterkan orang lain dengan mengatasnamakan "sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Apa yang saya maksud kesejahteraan untuk anak adalah tiada lain HAK yang harus diterima, malah disimpan (bukan ditabung) dengan alasan yang tidak masuk akal. Katanya, Ibu sudah ada dijenjang tinggi di lembaga ini, tapi kok masih merenggut HAK yang seharusnya diterima oleh anak ibu, malahan ibu kurang lebih 3 tahun lagi mengakhiri tugasnya di lembaga ini. Sangat disayangkan bila akhir-akhir tugas ibu, malah berbuat zalim ke anak ibu. Benarkah sebuah pepatah "Ladang yang semakin akan kutinggalkan, akan kuusahakan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, sekalipun itu diperoleh dengan jalan HARAM".

Sebenarnya hanya ibu yang berbuat demikian, orang yang merasakan bagaimana anak dikandung, bagaimana menyusui anak, kok malah ibu yang menzalimi. Malah bapak sangat perhatian, hanya saja kesibukan bapak, sehingga bapak melimpahkan ke ibu akan masalah ini.

Sudah 2 bulan saya tidak dinafkahi, padahal HAK itu milik saya, apa kesalahan anakmu ini. Sebenarnya ibu yang berada nun jauh disana, anakmu ini telah membencimu, bahkan ingin membunuhmu karena kezaliman yang ibu perbuat, tapi apa daya tangan tak sampai, hanya bisa mengukirkan dengan kata-kata di atas kertas putih.

Anakmu ini sudah sangat merasakan, sulitnya hidup tanpa HAK yang seharusnya diterima, jadi tolonglah anakmu ini. Wahai orang tua kami yang lain yang berada di Kota Besar Indonesia, tegurlah orang tua kami di kejauhan sana, agar HAK itu dapat saya nikmati bersama cucumu ini dan bapak cucumu ini.

Inikah Realita Pendaftaran Tanah di Indonesia...?

2007-12-16T07:08:00.001+07:00

UUPA telah ada sejak tahun 1960, setahun kemudian diterbitkan PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Saya artikan 46 tahun telah berlalu kegiatan Pendaftaran Tanah dilaksanakan, atau 19 tahun telah berlalu kegiatan Pendaftaran Tanah ini ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional. Mereka menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 75 juta bidang tanah yang akan didaftarkan. Hingga sekarang ini baru mencapai 33 % berarti masih tersisa 67 % yang menjadi tugas kita.

OK..!, mari kita berhitung..
(dengan dasar waktu penyelesaian)
Selama 46 tahun telah diselesaikan 24,75 juta bidang tanah, sehingga dalam 1 tahun dapat diselesaikan 538 ribu bidang tanah. Untuk menyelesaikan 67 % tersebut akan dibutuhkan 93 tahun lagi atau setidaknya selesai pada tahun 2100.

(dengan dasar pembagian wilayah provinsi)
67 % bidang tanah tersebut, bila dibagi ke provinsi di Indonesia, maka setiap provinsi harus menyelesaikan 3,12 % bidang tanah. Dengan target waktu penyelesaian hingga tahun 2100, maka setiap provinsi dibebani tugas 58 bidang tanah/hari. Mampukah ??

(apa tugas kami)
Saat menulis artikel ini, saya masih di STPN tahun keempat. Rata-rata angkatan ini diusia 26 tahun. Mereka akan mengabdikan diri sepenuhnya untuk Pelayanan Pertanahan selama 24 tahun. Selama itu pula maka jumlah bidang tanah yang dapat diselesaikan sebesar 17,22 % atau 50,22 % sejak UUPA lahir. Lumayan, disaat kami pensiun nanti, telah diselesaikan seperdua dari bidang tanah di Indonesia.

Benarkah setiap provinsi dibebani 3,12 % ?

Kalau pernyataan ini benar, maka pemerataan jumlah pegawai negeri sipil harus menjadi prioritas. Jika pernyataan ini salah, maka harus diadakan pemetaan jumlah bidang tanah, wilayah provinsi yang lebih padat kegiatan Pendaftaran Tanahnya harus menjadi prioritas untuk penempatan pegawai yang lebih banyak.

Kita memiliki banyak Program, mulai dari SMS, Larasita, PRONA, PRODA dan sekarang ada PPAN, mungkinkah lebih cepat penyelesaiannya ?

Perhitungan di atas telah melibatkan semua Program, sehingga ke depan kemungkinan sedikit perkembangan (kira-kira discount 10-20 tahun)

Apakah mutasi besar-besaran di era ini menjadi hal yang terpenting ?

Bisa YA, bisa TIDAK.
YA bilamana diperlukan kesatuan kebijakan, artinya apa? Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Pertukaran pegawai bukan hanya berganti sosok, tetapi juga menimbulkan pertukaran dan pemikiran baru. Pertukaran dan pemikiran baru inilah yang diformulasikan untuk diberlakukan di seluruh Indonesia.
TIDAK bilamana dilihat kesesuaian kualitas pegawai dengan kualitas wilayah, artinya apa ? Kualitas wilayah sangat tergantung pada pengelolanya, bukan kualitas pegawai ditentukan oleh kualitas wilayah. Kualitas pegawai yang handal memiliki tanggung jawab yang besar karena harus mampu meningkatkan kualitas wilayah. Sedangkan kualitas pegawai yang kurang handal memiliki tanggung jawab yang LEBIH besar, karena mereka harus belajar dari pendahulunya, selain itu harus mempertahankan kualitas wilayah yang telah terwujud. "kualitas wilayah disini tentunya di bidang pertanahan"

KATANYA, ada kefakuman pada saat mutasi besar-besaran. Banyak yang berkata "saya harus mempelajari kondisinya dulu, sebelum kondisi wilayah tentunya kondisi pegawai dulu dan kondisi Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota".

Pasal 33 ayat (3) menyebutkan Kemakmuran Rakyat. Ini pula yang menjadi visi dan misi BPN. Semoga slogan ini bukan hanya dibibir saja, telah banyak konsultasi teknis, konsultasi publik, seminar, diskusi yang dilakukan, adakah manfaatnya? Ada, untuk penentuan kebijakan. Sudah adakah buktinya yang dirasakan masyarakat ? Tanyalah hati nurani disaat di atas kasur empuk sebelum memejamkan mata.