UNTUK SIAPAKAH POTONGAN-2 ITU

Alhamdulillah, rezeki jika kita seorang PNS, apalagi rejeki di BPN RI lumayan melimpah. Dikarenakan banyaknya Program BPN RI yang Pemerintah setujuin untuk diselenggarakan. Diantaranya P4T (Pengaturan Pemilikan, Penguasaan, dan Pemanfaatan Tanah), PPAN (Program Pembaruan Agraria Nasional) yang sering disamakan dengan Redistribusi Tanah Pertanian.

Lihatlah disitus Kota Payakumbuh, "Kanwil Sumbar kucurkan dana P4T senilai 2,4 Milyar ke Kab. Payakumbuh". Bayangkan, ini 1 kabupaten, bayangin jika di Prov. Sulawesi Tengah terdiri dari 1 Kota dan 9 Kabupaten, artinya Hampir 30 Milyar Pemerintah kucurkan dana untuk program itu.

Seandainya Kantah Kota Palu juga menerima 2,4 Milyar untuk Program P4T, maka tiap bidangnya yang di tahun ini sebanyak 5.000 bidang sebesar Rp. 480.000, jika kemudian 2,4 milyar itu untuk 5 kelurahan, maka tiap 1 kelurahan mendapatkan jatah Rp. 480.000.000. Sungguh nilai yang fantastis.

Kemudian, berapa sih petugas P4T dalam 1 kelurahan, soal rejeki yang didapat kita ga mungkin membagi rata, karena tiap petugas beda nilainya yang didapat, tergantung jabatan yang dipegang dan tugas serta tanggung jawabnya untuk nyukseskan program itu.

Seorang Petugas Ukur yang dipercayakan ngukur 1000 bidang + ngukur kerangka poligon (entah pake TDT atau tidak, karena POnya ga terlihat/terbaca) menandatangani Kuitansi sebesar Rp. 78 juta. Emang kaya mendadak, udah bisa beli cash BTN tipe 36, atau beli motor shogun biar ngga terlambat lagi ngantor, ato mungkin alat ukur yg lagi ngetrend skrg ini, dan lain-lain.

Tapi tunggu dulu Pembaca yang budiman, yang diterima cuma 15 juta, itupun bayarnya nyicil dan lebih parah lagi, saat nyerahkan hasilnya, "kemarin salah hitung, jadi masih ada potongan untuk Pengukuran Poligon". Kok ga teliti amat sih bendaharanya, apalagi bendaharanya kayaknya ada 2 orang yang tanda tangan.

Lupakanlah potongan di cicilan itu, kita kembali ke nilai 78jt menjadi 15jt, kemana 63jt?

Padahal kita salut ma Bapak Kepala BPN RI, klo ga salah beliau pernah ngatakan yang intinya, jika seorang Pejabat BPN Pusat datang berkunjung, jangan diistimewakan, jangan dibayarkan penginapan dan makannya, karena Pejabat itu telah dibekali SPPD dengan perhitungan yang cermat yang ditanggung oleh Pemerintah. Toh klo dibayarkan, kasian, mending itu buat istri dan anak dirumah.

Nah klo Pejabat yang dari Pusat saja diminta diperlakukan demikian, apalagi klo cuma Pejabat yang di Provinsi dan Kota/Kabupaten. Trus kemana donk yang 63jt itu.

Bapak yang bertugas di KPK yang terhormat dan mulia, sebelum kami diperiksa akan 63 juta itu, kami tidak ada maksud untuk membantu seseorang memperkaya diri sendiri, kami tidak ada maksud untuk membantu seseorang menjadi Korupsi bahkan melindunginya. Kami hanya semata-mata karena loyal tetapi dongkol, karena jiwa dan nurani kami seolah diperdaya.

ADAKAH PERUBAHAN BARU DI BPN R.I.

Setelah 4 tahun lamanya menempuh pendidikan khusus di STPN, kini saatnya kembali ke tempat kerja untuk mengabdikan diri ke masyarakat (insyaAllah). Tanggal 30 Agustus 2008, sebanyak 76 Pegawai di lingkungan BPN R.I. kembali ke kantor pertanahan dimana ia bertugas sebelumnya.

Mereka kembali bertugas dengan membawa angin segar buat kantor masing-masing, didirinya terdapat ide-ide cemerlang yang akan menambah baik citra BPN R.I., didirinya pula terdapat jiwa-jiwa muda sebagai pembaharu keagrariaan.

Mengapa demikian? Saya yakin Almamater STPN D.IV Pertanahan Angkatan Ke-13, Jurusan Manajemen Pertanahan dan Jurusan Perpetaan yang kini menyandang gelar Sarjana Sains Terapan Pertanahan (SST) sebagai alumni terbaik. Terbaik karena dieranya berbagai program pendidikan baru di STPN diujicobakan, kini mereka telah melaluinya dengan baik dan berhasil, serta membawa penyempurnaan untuk diterapkan di angkatan berikutnya. Dieranya pula komunikasi antar perguruan pendidikan tinggi dimulai.


Kembali saya meyakinkan buat rekan-rekan, bahwa kita akan kembali melayani masyarakat dengan semangat tinggi dan cara kerja yang praktis, profesional, dan terarah pada tujuan "TANAH UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT".

Dimanakah Letak Mutu suatu Pendidikan

Usai sudah perhelatan panjang bagi mereka yang duduk di bangku SMU, SLTP, SD dan yang sederajat. Mereka mengakhiri pendidikan disana dengan ujian yang hanya dilaksanakan oleh beberapa hari. Dibandingkan dengan menimba ilmu paling tidak selama 3 (tiga) tahun lamanya, ditentukan dengan ujian yang dikatakan dengan UAN.

Banyak suka cita yang muncul, yang lulus umumnya dirayakan dengan hura-hura, mencorat-coret baju, konvoi, bahkan mengganggu fasilitas umum yang seharusnya mereka menghargai itu karena semuanya adalah milik orangtua mereka. Bagi mereka yang tidak lulus, pelariannya adalah sedih bahkan menghujat "mengapa pendidikan 3 tahun lamanya, hanya dinilai berdasarkan hasil UAN, tidak adil.....!". Mereka berkata begitu karena prestasi di sekolah tidak didapatkan.

Tengoklah mereka yang tidak berhasil melalui UAN dengan menggembirakan, mengapa mereka demikian?

• tidak cerdaskah mereka?
• seringkah meninggalkan pelajaran di sekolah alias bolos?
• salah pergaulankah mereka?
• pas-pasankah IQ mereka?
• melanggarkah mereka?
• ulah tenaga pengajar kah karena faktor yang tidak wajar?
  

Mereka tidak boleh disalahkan dengan hanya melihat profil mereka, pendidikan seseorang juga berpengaruh pada mutu pendidikan yang diemban oleh sekolah mereka. Mulai dari tahap penerimaan siswa, metode pengajaran, guru/dosen pengajar, sarana pendidikan, dll.

Misalnya dalam tahap penerimaan, bersyukurlah bagi mereka yang berhasil lulus dengan nilai baik, kepuasan terletak pada siswa itu sendiri karena pembuktian kemampuan yang dimilikinya dan kepuasaan bahkan kebanggaan dari sekolah karena memiliki siswa yang cerdas. Tetapi ada juga yang berhasil lulus dengan nilai yang tidak baik, mereka berhasil karena berbagai faktor kecurangan.

Kesimpulannya, sekolah atau lembaga pendidikan lainnya yang banyak memiliki siswa "perpanjangan studi" alias tidak lulus, tengoklah kembali sistem penerimaan calon siswa, tidak boleh ada kecurangan jika mutu sekolah ingin dicapai, tidak ada lagi faktor kekeluargaan, faktor duit, faktor anak pejabat, dan faktor lain yang akan semakin memperpuruk citra sekolah.

JIKA INGIN MEMILIKI SISWA YANG BERINTELEKTUAL TINGGI, MULAILAH PADA SISTEM PENERIMAANNYA, PENILAIAN MEREKA HANYA OLEH ORANG-ORANG YANG MEMILIKI INTELEKTUAL TINGGI.